DPRD Batam Minta BP Batam Atasi Masalah Biaya Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih - Hallo sahabat Malaysia dan Sekitarnya, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul DPRD Batam Minta BP Batam Atasi Masalah Biaya Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Artis, Artikel Berita, Artikel Budaya, Artikel Kabar, Artikel Malaysia, Artikel Melayu, Artikel News, Artikel Politik, Artikel Ragam, Artikel Singapore, Artikel Singapura, Artikel Sosial, Artikel Terbaru, Artikel Terkini, Artikel Update, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : DPRD Batam Minta BP Batam Atasi Masalah Biaya Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih
link : DPRD Batam Minta BP Batam Atasi Masalah Biaya Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih

DPRD Batam Minta BP Batam Atasi Masalah Biaya Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih

H. Sumali, Anggota DPRD Batam-

BATAM I KEJORANEWS.COM : Penetapan biaya pemasangan jaringan pipa air di berbagai perumahan dan kavling yang berbeda -beda dan cenderung relatif mahal oleh kontraktor air, menjadi keluhan masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Batam.

Hal tersebut disampaikan oleh H. Sumali Anggota DPRD Batam kepada media ini melalui pesan WhatsApp ( WA), Sabtu ( 13/2/2021).

" Masyarakat yang menyampaika informasi dari Kavling Siap Bangun Sei Pelunggut,Sei Lekop,Sei Langkai,Sei Binti dan KSB lainnya. Dari laporan mereka kita memang melihat biayanya berbeda-beda," ujar Sumali.

Surya Putra, ST. MM.

Lanjut Sumali, di era pengelolaan air oleh PT ATB ada sejumlah kontraktor air yang memang bermitra dengan PT ATB dan dalam prosesnya di sejumlah masyarakat tersebut biaya pemasangan infrastruktur jaringan pipa ditetapkan oleh kontraktor.

" Mereka masyarakat meminta agar penetapan biaya dikembalikan ke BP Batam. Memang menurut saya masalah pelayanan publik harus dikembalikan ke pemerintah dalam hal ini BP Batam.Saya minta BP Batam, instansi pemerintah yang saat ini mengelola air minum di Batam turun tangan dalam menyelesaikan ini, " ujar Sumali.

Pernyataan Sumali ini diperkuat oleh Akademisi STIDKI Surya Putra,ST.MM.

"Dalam pelayanan publik, tidak dibenarkan swasta yang mengutip biaya kepada masyarakat.Pemasangan infrastruktur air minum di perumahan merupakan pelayanan publik.Dalam pelaksanaan pelayanan ini, pengelola layanan publik harus menetapkan harga dengan wajar dan tidak memberatkan masyarakat, " kata Surya.

Surya mendukung BP Batam ambil alih pengelolaan pemasangan infrastruktur jaringan pipa air minum tersebut.

Rdk