Wabup Natuna Membuka Musrenbang RPJPD 2025-2045 Kabupaten Natuna - Hallo sahabat Malaysia dan Sekitarnya, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Wabup Natuna Membuka Musrenbang RPJPD 2025-2045 Kabupaten Natuna, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Artis, Artikel Berita, Artikel Budaya, Artikel Kabar, Artikel Malaysia, Artikel Melayu, Artikel News, Artikel Politik, Artikel Ragam, Artikel Singapore, Artikel Singapura, Artikel Sosial, Artikel Terbaru, Artikel Terkini, Artikel Update, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Wabup Natuna Membuka Musrenbang RPJPD 2025-2045 Kabupaten Natuna
link : Wabup Natuna Membuka Musrenbang RPJPD 2025-2045 Kabupaten Natuna

Wabup Natuna Membuka Musrenbang RPJPD 2025-2045 Kabupaten Natuna

Wabup Rodhial Huda saat membuka acara-

NATUNA | KEJORANEWS.COM : Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025 – 2045 bertempat di Gajah Mina Ballroom Adiwana Jelita Sejuba,Kamis (25/4/2024).

Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda, dan diikuti secara daring oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, serta perwakilan Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun.

Wakil Bupati dalam sambutan dan arahan berpesan agar RPJPD mengarah potensi maritim yang ada di Natuna.

“Susun dan rancang RPJPD dengan kesungguhan karena akan berdampak pada 20 tahun ke depan,” kata Wabup.

Dalam substansi RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045, isu strategis yang dibahas diantaranya:

1. Transformasi Ekonomi Berkelanjutan

2. Pemekaran wilayah guna pembangunan yang lebih baik dan berkeadilan

3. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan berbudaya

4. Akselarasi pengentasan kemiskinan struktural

5. Pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi

6. Stabilitas ketahanan pangan.

(Dayat)