Kunker ke Kepri, MenPANRB Sampaikan 3 Arahan Presiden RI - Hallo sahabat Malaysia dan Sekitarnya, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Kunker ke Kepri, MenPANRB Sampaikan 3 Arahan Presiden RI, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Artis, Artikel Berita, Artikel Budaya, Artikel Kabar, Artikel Malaysia, Artikel Melayu, Artikel News, Artikel Politik, Artikel Ragam, Artikel Singapore, Artikel Singapura, Artikel Sosial, Artikel Terbaru, Artikel Terkini, Artikel Update, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Kunker ke Kepri, MenPANRB Sampaikan 3 Arahan Presiden RI
link : Kunker ke Kepri, MenPANRB Sampaikan 3 Arahan Presiden RI

Kunker ke Kepri, MenPANRB Sampaikan 3 Arahan Presiden RI

Sekdaprov Kepri dan MenPANRB RI

KEPRI I KEJORANEWS.COM : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) RI, Abdullah Azwar Anas mengawali kunjungan kerjanya ke Kepulauan Riau dengan memberikan pengarahan kepada Forkopimda Kepri, Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Kepri, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemprov Kepri dan Pemko Tanjung Pinang.

Hadir dalam pengarahan tersebut Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad diwakili Sekdaprov Kepri, jajaran Forkompimda Se-Provinsi Kepri, Wali Kota Tanjung Pinang, Wakil Walikota Batam, Plt. Sekdakab Bintan, Para Bupati se-Kepri yang diwakili, Para Kepala OPD dan Eselon III di lingkungan Pemprov Kepri dan Pemko Tanjung Pinang, serta para Kabag Organisasi Kabupaten Kota se-Kepri, di Mega Ballroom CK Hotel & Convention Center Tanjung Pinang - Kepri, (26/10).

Kegiatan yang bertemakan "Bergerak untuk Reformasi Birokrasi Berdampak". Dalam arahannya Menteri MenPANRB menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo mengenai Reformasi Birokrasi.

Ada 3 garis besar arahan Presiden Jokowi meliputi birokrasi yang berdampak dirasakan langsung oleh masyarakat, kemudian reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, dan terakhir birokrasi yang lincah dan cepat.

Ketiga arahan Presiden Jokowi tersebut, telah diterjemahkan ke dalam 7 program prioritas KemenPANRB meliputi Pemangkasan Proses Bisnis Layanan Kepegawaian, Berdampak pada Jutaan ASN, Penerapan Reformasi Birokrasi Tematik, pada 4 Kluster Prioritas, kemudian Transformasi Profesionalisme ASN Berbasis Digital (Meliputi Penyederhanaan Birokrasi & Jabatan Fungsional) dan Penataan Tenaga Non-ASN (Honorer).

Akselerasi Pembentukan Mal Pelayanan Publik/MPP & MPP Digital di Seluruh Indonesia, Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Percepatan Penyusunan Kebijakan Kelembagaan, Tata Kelola, dan ASN Menuju IKN Nusantara & DOB Papua dan terakhir Transformasi Sistem Pendidikan ASN Mendukung Percepatan Reformasi Birokrasi Tematik.

Lanjutnya, penerapan Reformasi Birokrasi (RB) tematik dengan menerjemahkan arahan Presiden Jokowi meliputi RB Pengentasan Kemiskinan, RB Peningkatan Investasi, RB Percepatan Prioritas Aktual Presiden, dan RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.

"Kemudian RB Tematik bertujuan mempercepat manfaat program pembangunan, dengan keharusan berkontribusi langsung ke program prioritas Presiden, serta mempercepat penyelesaian permasalahan utama di masyarakat. Dengan fokus pengentasan kemiskinan, memudahkan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, dan tematik Prioritas Presiden," jelasnya.

Berikutnya, membacakan sambutan Gubernur Kepri, Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara menyampaikan harapannya dengan kunjungan kerja MenPANRB ke Kepri dapat menjadi triger dan awal yang baik bagi daerah dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

"Kami meyakini bahwa reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang harus dilaksanakan untuk menjamin terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Pemerintahan yang baik dan bersih adalah syarat utama pembangunan, semakin baik tata kelola pemerintahan maka semakin cepat pula pembangunan akan terlaksana,"ungkapnya.

Lanjutnya, berharap dengan pengarahan-pengarahan yang diberikan MenPANRB serta dengan adanya momentum penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) oleh Para Bupati se-Provinsi Kepulauan Riau akan berdampak baik pada akselerasi terwujudnya birokrasi yang bersih, simpel, fleksibel.

"Dan dengan didukung proses tata kelola yang cepat serta SDM Aparatur yang berkualitas akan menghasilkan pelayanan publik yang prima," tutupnya.

Di akhir acara dilaksanakan penandatanganan komitmen Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) oleh Para Bupati se-Provinsi Kepulauan Riau, dimana Kota Batam telah lebih dulu memiliki MPP dan Kota Tanjung Pinang akan segera diresmikan oleh Menteri Azwar Anas dan menjadi MPP ke 75 di Indonesia.

Pemprov Kepri

Editor:

Andi Pratama