Anggaran Kartu Prakerja Rp 289,85 Miliar Tak Tepat Sasaran, ini Penjelasa Ketua BPK Isma Yatun Ketika Menghadap Jokowi - Hallo sahabat Malaysia dan Sekitarnya, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Anggaran Kartu Prakerja Rp 289,85 Miliar Tak Tepat Sasaran, ini Penjelasa Ketua BPK Isma Yatun Ketika Menghadap Jokowi, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Artis, Artikel Berita, Artikel Budaya, Artikel Kabar, Artikel Malaysia, Artikel Melayu, Artikel News, Artikel Politik, Artikel Ragam, Artikel Singapore, Artikel Singapura, Artikel Sosial, Artikel Terbaru, Artikel Terkini, Artikel Update, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Anggaran Kartu Prakerja Rp 289,85 Miliar Tak Tepat Sasaran, ini Penjelasa Ketua BPK Isma Yatun Ketika Menghadap Jokowi
link : Anggaran Kartu Prakerja Rp 289,85 Miliar Tak Tepat Sasaran, ini Penjelasa Ketua BPK Isma Yatun Ketika Menghadap Jokowi

Anggaran Kartu Prakerja Rp 289,85 Miliar Tak Tepat Sasaran, ini Penjelasa Ketua BPK Isma Yatun Ketika Menghadap Jokowi

Bentuk Kartu Prakerja

JAKARTA I KEJORANEWS.COM: Ditemukan salah satu masalah pada penyaluran Program Kartu Prakerja oleh Ketua BPK Isma Yatun ketika melakukan penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester(IHPS) II Tahun 2021 kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Bogor, pada hari Jumat 3 Juni 2022 kemarin.

Masalah tersebut salah satunya adalah terjadi pada Kementerian Pertanian yang belum dapat menggambarkan pemenuhan kebutuhan padi dan jagung sampai ke tingkat Provinsi ataupun Kabupaten melalui pemanfaatan sistem informasi pangan.

Sebab BPK menemukan beberapa masalah pada pemeriksaan prioritas Nasional penguatan ketahanan Ekonomi.

Di sisi lain, masalah juga terjadi pada kegiatan pemasaran 10 Destinasi Pariwisata Prioritas atau DPP yang dinilai belum didukung dengan strategi pemasaran yang memadai.

Selain itu, ada juga perencanaan kegiatan pembangunan Food Estate yang belum berdasarkan data dan informasi yang valid.

Sedangkan hasil pemeriksaan prioritas nasional pembangunan SDM ditemukan permasalahan upaya pemerintah untuk menyelaraskan kerangka hukum dan kebijakan serta pengaturan kelembagaan terkait dengan kesehatan masyarakat serta manajemen risiko darurat. Ada pula terkait bencana pada pembagian tanggung jawab dalam SPM(Standar Pelayanan Minimal) Bidang Kesehatan dan SPM Sub Urusan Bencana belum mampu memperkuat hubungan kelembagaan.

Masalah juga ditemukan pada bantuan program Kartu Prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp. 289,85 miliar pada Kemenko Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran, karena diterima oleh pekerja atau buruh yang memiliki gaji atau upah di atas Rp. 3,5 juta.

“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi belum menetapkan peta jalan pendidikan vokasi dan belum melakukan koordinasi secara memadai dengan kementerian, lembaga lain, pemprov dan dunia kerja dalam menyusun peta jalan pendidikan vokasi,” terang Isma Yatun, seperti dilansir dari monevonline, Minggu(5/6/2022).

(Mnvln/Yusri)