Komisi I DPRD Batam: Penahanan Ijazah Pekerja, "Kita Ini Negara Menjunjung HAM"

Komisi I DPRD Batam: Penahanan Ijazah Pekerja, "Kita Ini Negara Menjunjung HAM" - Hallo sahabat Malaysia dan Sekitarnya, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Komisi I DPRD Batam: Penahanan Ijazah Pekerja, "Kita Ini Negara Menjunjung HAM", kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Artis, Artikel Berita, Artikel Budaya, Artikel Kabar, Artikel Malaysia, Artikel Melayu, Artikel News, Artikel Politik, Artikel Ragam, Artikel Singapore, Artikel Singapura, Artikel Sosial, Artikel Terbaru, Artikel Terkini, Artikel Update, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Komisi I DPRD Batam: Penahanan Ijazah Pekerja, "Kita Ini Negara Menjunjung HAM"
link : Komisi I DPRD Batam: Penahanan Ijazah Pekerja, "Kita Ini Negara Menjunjung HAM"

Baca juga


Komisi I DPRD Batam: Penahanan Ijazah Pekerja, "Kita Ini Negara Menjunjung HAM"

Komisi I DPRD Batam: Penahanan Ijazah Pekerja, "Kita Ini Negara menjunjung HAM"
Utusan Sarumaha (No.1 dari Kiri)
BATAM I KEJORANEWS.COM :Pimpinan rapat, Utusan Sarumaha menyampaikan kepihak perusahaan untuk segera mengembalikan ijazah karyawan yang dititipkan, dan kepada pihak kepolisian untuk dapat menyelesaikan dengan waktu yang sesingkat singkatnya, untuk mendapatkan ijazah kembali bisa terwujud. Jum'at, (06/11/2020)
 
"Kita ini negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia jangan ada tindak tindakan informal yang membuat hak pekerja itu menjadi merugi. Kami akan sidak bersama-bersama terkait perijinan, dan pertemuan berikutnya akan kami jadwalkan kemabali," terangnya.
 
"Rata-rata pihak perusahan kalau karyawannya diterima, ijazah aslinya diminta untuk di tahan," tutupnya pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) penahanan ijazah sebagai syarat masuk kerja pada perusahaan tempat pekerja/buruh/karyawan bekerja, di Gedung DPRD Batam, Batam Centre - Batam (5/11).
 
Sebelumnya, pendamping/kuasa hukum pekerja Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nasional (YLBHN), Arifin menyampaikan bahwa menurut pengamatannya dalam perjanjian kerja, tidak secara tegas bahwa ijazah ini harus dititipkan, berikutnya ketika dokumen ini hilang tidak disebutkan harus bagaimana.
 
Selain itu, terkait perjanjian kerja, harusnya di pelajari dulu sebelum ditandatangani pekerja. Dan harusnya berkas tersebut juga diserahkan satu untuk pekerja, ini kan tidak di lakukan perusahaan.
 
"Semua perusahaan yang ada di Batam, melakukan yang sama," terangnya dan mengatakan permasalahan ini harusnya di bawa ke jalur hukum karena merugikan pekerja.
 
Komisi I DPRD Batam: Penahanan Ijazah Pekerja, "Kita Ini Negara menjunjung HAM"
Peserta RDPU Komisi I DPRD Batam
Berikut sejumlah perlakuan perusahaan kepada pekerja yang didampingi YLBHN:
Pekerja PT Racer Technology Batam, terbukti hamil dan tidak memenuhi peraturan kontrak kerja secara lisan/informal terpaksa untuk mengundurkan diri, dan ijazah dikembalikan ketika masa kontraknya habis.
 
Pekerja PT Yafindo Mitra Permata, di pecat karena dituduh telah melakukan pencurian. Setelah melakukan proses, pekerja tidak terbukti mencuri dan hasil laporan polisi pada kepolisian di cabut.
 
Pekerja PT Harapan Citra Jaya, mendapati ketidak jelasan dalam kontrak kerja dan mengajukan pengunduran diri. Namun, ijazah yang diminta tidak diketahui keberandaannya.
 
Pekerja PT Tri Cahaya Abadi Batam, setelah habis masa kerja, ketika diminta terkait ijazah mendapati bahwa dokumen tersebut telah tercecer atau tidak tahu disimpan dimana.
 
Menanggapi hal tersebut, PT. Racer Technology Batam, Angelina Sagina menyampaikan terkait kehamilan ini pihaknya diawal penerimaan kerja secara lisan/tidak tertulis/informal pekerja menyetujui konsekuensinya. Karena ini menyangkut keselamatan, kesehatan si pekerja.
 
"Sebenarnya, kami lebih ke safety. Karena di perusahaan terdapat tiga shift dan pekerja ini di shift tiga (kerja malam hingga pagi hari). Terkait ijazah kita siap mengembalikannya, setelah proses," terangnya.
 
Menyikapi hal itu, Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker, Aldi menyampaikan bahwa kalau pihak pekerja wanita beresiko bekerja di sana, dari awal kenapa tidak pakai pekerja laki-laki, atau si pekerja wanita di pindah ke divisi yang terhindar dari resiko kecelakaan kerja.
 
Berikutnya Anggota Komisi I DPRD Batam, Siti Nurlailah menilai penitipan ijazah selama bekerja/masa kontrak, disini tidak bisa menyalahkan pekerja dan perusahaan.
 
"Undang-undang Ketenagakerjaan tidak menyatakan tegas, bahwa menyimpan atau menahan terkait dengan ijazah. Sebaiknya dilakukan mediasi kedepannya, dan itikad baik dari perusahaan," jelasanya, turut hadir pada RDPU perwakilan persuahaan, Dinas Tenagakerjaan Batam, Wakasat Reskrim Polresta Barelang, dan Stacholder terkait.
 
 
Andi Pratama


Komisi I DPRD Batam: Penahanan Ijazah Pekerja, "Kita Ini Negara Menjunjung HAM"

Sekianlah artikel Komisi I DPRD Batam: Penahanan Ijazah Pekerja, "Kita Ini Negara Menjunjung HAM" kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Sudah dibaca Komisi I DPRD Batam: Penahanan Ijazah Pekerja, "Kita Ini Negara Menjunjung HAM" linknya https://malaysiadansekitarnya.blogspot.com/2020/11/komisi-i-dprd-batam-penahanan-ijazah.html

Subscribe to receive free email updates:

Related Posts :

0 Response to "Komisi I DPRD Batam: Penahanan Ijazah Pekerja, "Kita Ini Negara Menjunjung HAM""

Posting Komentar