Pansus A DPRD Natuna Kunjungi Kota Tanjung Pinang Studi Banding Mengenai Perda Pelayanan Anak - Hallo sahabat Malaysia dan Sekitarnya, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Pansus A DPRD Natuna Kunjungi Kota Tanjung Pinang Studi Banding Mengenai Perda Pelayanan Anak, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Artis, Artikel Berita, Artikel Budaya, Artikel Kabar, Artikel Malaysia, Artikel Melayu, Artikel News, Artikel Politik, Artikel Ragam, Artikel Singapore, Artikel Singapura, Artikel Sosial, Artikel Terbaru, Artikel Terkini, Artikel Update, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Pansus A DPRD Natuna Kunjungi Kota Tanjung Pinang Studi Banding Mengenai Perda Pelayanan Anak
link : Pansus A DPRD Natuna Kunjungi Kota Tanjung Pinang Studi Banding Mengenai Perda Pelayanan Anak

Pansus A DPRD Natuna Kunjungi Kota Tanjung Pinang Studi Banding Mengenai Perda Pelayanan Anak

Kunjungan Pansus A DPRD Natuna ke Provinsi Kepri

TANJUNGPINANG I KEJORANEWS.COM : Dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pelayanan Anak, pansus A DPRD Natuna melakukan kunjungan studi banding ke Pemerintah Provinsi Kepri di Tanjung Pinang, pekan lalu.

Ketua tim pansus A, Pang Ali saat dihubungi melalui sambungan telepon menjelaskandipilihnya kota Tanjung Pinang sebagai tempat studi banding mengingat kota tersebut dinilai telah berhasil dalam membuat Perda tentang Pelayanan Anak.

“Pelayanan anak bukan hanya pada pemenuhan kebutuhan anak, namun juga pada pemenuhan porsi pembangunan yang ramah anak,” ujar Pang Ali, melalui telepon, Kamis (29/10/2020).

Sementara itu anggota Pansus A, Wan Ricky Saputra mengatakan, pembentukan Perda Pelayanan Anak merupakan amanat Undang-undang tentang Perlindungan Anak, supaya Kabupaten Natuna dapat menjadi Kabupaten Layak Anak.

Dalam penyusunan perda tentang pelayanan anak, hak anak harus menjadi fokus perhatian. Selama ini kota Tanjung Pinang adalah salah satu kota yang telah berhasil dalam penerapan perda anak.

“Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah kabupaten harus berpihak pada anak-anak,” tutup Pang Ali.

(Pur)