Agar Tidak Ada Penyelewengan, PLT. Bupati Lampura Minta Inspektorat Mengawal Bantuan untuk Masyarakat - Hallo sahabat Malaysia dan Sekitarnya, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Agar Tidak Ada Penyelewengan, PLT. Bupati Lampura Minta Inspektorat Mengawal Bantuan untuk Masyarakat, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Artis, Artikel Berita, Artikel Budaya, Artikel Kabar, Artikel Malaysia, Artikel Melayu, Artikel News, Artikel Politik, Artikel Ragam, Artikel Singapore, Artikel Singapura, Artikel Sosial, Artikel Terbaru, Artikel Terkini, Artikel Update, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Agar Tidak Ada Penyelewengan, PLT. Bupati Lampura Minta Inspektorat Mengawal Bantuan untuk Masyarakat
link : Agar Tidak Ada Penyelewengan, PLT. Bupati Lampura Minta Inspektorat Mengawal Bantuan untuk Masyarakat

Agar Tidak Ada Penyelewengan, PLT. Bupati Lampura Minta Inspektorat Mengawal Bantuan untuk Masyarakat

Budi Utomo saat Penyerahan Bantuan -

BATAM I KEJORANEWS.COM : Plt Bupati H. Budi Utomo, SE., MM., menegaskan bahwa dirinya tidak main-main dalam melaksanakan program bantuan untuk masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19. Jika ada oknum-oknum yang bermain dalam pemberian bantuan ia mengaku tidak segan-segan untuk membawanya ke ranah hukum. Hal ini disampaikannya saat menyerahkan bantuan beras kepada 4 kelurahan yang dilaksanakan di aula Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara, Selasa (2/06/2020).

" Sejauh ini informasi itu sudah masuk, ada beberapa rekan kepala daerah yang bercerita mengenai program Bantuan Langsung Tunai ( BLT). Mulai dari BLT-Kemensos maupun berasal dari dana desa bagi penanggulangan Covid-19 yang tidak tersalurkan sebagaimana mestinya. Tolong inspektorat dapat mengawalnya. Sebab apa? Tidak ada main-main dengan realisasi bantuan pemerintah, apalagi bentuknya tunai." Jelasnya.

Lanjutnya, ia tidak akan bermain-main bila ada jajarannya yang kedapatan melakukan tindakan menyeleweng. Karena program tersebut harus untuk warga kurang mampu ataupun terdampak corona. Di beberapa daerah urainya, terindikasi ada permainan di tingkat bawah sehingga tidak sesuai dengan peruntukkannya.

PLT Bupati dan Jajaran Melihat Stok Beras

Menurut Budi Utomo, jika ada indikasi permainan di lapangan dalam menentukan penerima, tidak hanya mencoreng nama pemerintah daerah. Melainkan juga suatu perbuatan yang tak bisa dimaafkan.

"Saya minta tolong diperhatikan, pasang telinga dan mata. Bila perlu libatkan langsung aparat hukum dalam mengawal proses di lapangan, "tambahnya.

Terhadap bantuan beras yang diberikan, Budi Utomo berharap, bantuan dapat mengurangi keluh kesah bagi masyarakat kurang mampu dan miskin yang terdampak Covid-19.

Pj Sekdakab Lampura, Sofian, menambahkan bahwa, bantuan yang diberikan sebanyak 379 ton beras untuk bulan Mei, Juni hingga Juli. Dan 4 kelurahan yang akan menerima bantuan adalah Kotaalam, Tanjung Senang, Tanjung Aman, dan Tanjung Harapan. Dengan jumlah sasaran 12.621 Keluarga Penerima Manfaat ( KPM).

"Untuk saat ini itu yang dapat kita dibagikan. Untuk pendataan sendiri, lanjutnya, dimulai dari tingkat bawah. Mulai dari RT, RW, kelurahan sampai ke kabupaten. Seperti apa yang diarahkan Bupati tadi, bila ini ada ketimpangan berarti asalnya dari bawah. Jadi jangan main-main, akan kita kawal sampai ke meja hijau bila sampai ada ditemukan kendala, "pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Dandim 0412 Lampung Utara Letkol Inf. Krisna Pribudi, Pj Sekda H. Sofyan, S,P., M.M. Kadis Kesehatan, Plt Kadis Kominfo Sanny Lumi, Camat Kotabumi Selatan, Kabag dan Lurah, kegiatan dilaksanakan bertempat aula Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara.

(Edian)