Judul : Putusan MA, Iuran BPJS Kesehatan Kelas III dari Rp 42 Ribu Menjadi Rp 25.500
link : Putusan MA, Iuran BPJS Kesehatan Kelas III dari Rp 42 Ribu Menjadi Rp 25.500
Putusan MA, Iuran BPJS Kesehatan Kelas III dari Rp 42 Ribu Menjadi Rp 25.500
 |
| Logo BPJS Kesehatan |
BATAM I KEJORANEWS.COM: Mulai 1 April 2020, Pemerintah telah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung (MA) No.7/P/HUM/2020 membatalkan kenaikan iuran jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Selasa, (21/04/2020)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan jumlah iuran tersebut sesuai Peraturan Presiden No. 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.
"Pemerintah hormati keputusan MA. Prinsipnya, Pemerintah ingin agar keberlangsungan JKN terjamin dan layanan kesehatan pada masyarakat dapat diberikan sebagai bentuk negara hadir," katanya di Jakarta.
"Pemerintah hormati keputusan MA. Prinsipnya, Pemerintah ingin agar keberlangsungan JKN terjamin dan layanan kesehatan pada masyarakat dapat diberikan sebagai bentuk negara hadir," katanya di Jakarta.
Iuran BPJS Kesehatan yang sejak Januari naik menjadi Rp 42.000 untuk kelas III kembali menjadi Rp 25.500, kelas II dari Rp 110.000 menjadi Rp 51.000, dan kelas I dari Rp 160.000 menjadi Rp 80.000. Kelebihan iuran yang telah dibayarkan pada bulan April 2020 akan diperhitungkan pada pembayaran iuran bulan selanjutnya.
Putusan MA No. 7P/HUM/2020 diterima Pemerintah secara resmi pada tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan surat dari Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor: 24/P.PTS/III/2020/7P/HUM/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materiil Reg. No. 7P/HUM/2020.
Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 01/2011 tentang Hak Uji Materiil, Pemerintah mempunyai waktu paling lambat 90 hari untuk melaksanakan Putusan MA tersebut (sampai dengan 29 Juni 2020).
Pemerintah saat ini sedang membahas langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk menyikapi putusan tersebut, dan terus berupaya agar pelayanan terhadap peserta BPJS berjalan baik, serta tetap menjaga demi mempertahankan kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Langkah strategis itu dalam rencana penerbitan Peraturan Presiden yang substansinya antara lain mengatur keseimbangan dan keadilan besaran iuran antar segmen peserta, dampak terhadap kesinambungan program dan pola pendanaan JKN, konstruksi ekosistem jaminan kesehatan yang sehat, termasuk peran Pemerintah (pusat dan daerah).
Rancangan Peraturan Presiden tersebut telah melalui proses harmonisasi dan selanjutnya akan berproses paraf para menteri dan diajukan penandatanganan kepada Presiden.
Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 01/2011 tentang Hak Uji Materiil, Pemerintah mempunyai waktu paling lambat 90 hari untuk melaksanakan Putusan MA tersebut (sampai dengan 29 Juni 2020).
Pemerintah saat ini sedang membahas langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk menyikapi putusan tersebut, dan terus berupaya agar pelayanan terhadap peserta BPJS berjalan baik, serta tetap menjaga demi mempertahankan kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Langkah strategis itu dalam rencana penerbitan Peraturan Presiden yang substansinya antara lain mengatur keseimbangan dan keadilan besaran iuran antar segmen peserta, dampak terhadap kesinambungan program dan pola pendanaan JKN, konstruksi ekosistem jaminan kesehatan yang sehat, termasuk peran Pemerintah (pusat dan daerah).
Rancangan Peraturan Presiden tersebut telah melalui proses harmonisasi dan selanjutnya akan berproses paraf para menteri dan diajukan penandatanganan kepada Presiden.
Andi Pratama
Putusan MA, Iuran BPJS Kesehatan Kelas III dari Rp 42 Ribu Menjadi Rp 25.500
Sekianlah artikel Putusan MA, Iuran BPJS Kesehatan Kelas III dari Rp 42 Ribu Menjadi Rp 25.500 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Sudah dibaca Putusan MA, Iuran BPJS Kesehatan Kelas III dari Rp 42 Ribu Menjadi Rp 25.500 linknya https://malaysiadansekitarnya.blogspot.com/2020/04/putusan-ma-iuran-bpjs-kesehatan-kelas.html
Related Posts :
Mancing di Tepian Pantai Bintan, Terseret Arus Ditemukan MD
Kerjasama SMSI-UPDM : Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Harus Jalan
Untuk Vaksinasi Warga hanya Perlu Membawa KTP dan Nomor HP
PLN ULP Ranai Berharap Warga Mengizinkan Pemangkasan Pohon guna Kelancaran Arus Listrik
BP Batam Fasilitasi Vaksinasi Massal untuk Penuhi Target 70 persen
0 Response to "Putusan MA, Iuran BPJS Kesehatan Kelas III dari Rp 42 Ribu Menjadi Rp 25.500"
Posting Komentar