DPD RI Berkomitmen Jadi Penghubung Berbagai Permasalahan di Batam - Hallo sahabat Malaysia dan Sekitarnya, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul DPD RI Berkomitmen Jadi Penghubung Berbagai Permasalahan di Batam, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Artis, Artikel Berita, Artikel Budaya, Artikel Kabar, Artikel Malaysia, Artikel Melayu, Artikel News, Artikel Politik, Artikel Ragam, Artikel Singapore, Artikel Singapura, Artikel Sosial, Artikel Terbaru, Artikel Terkini, Artikel Update, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : DPD RI Berkomitmen Jadi Penghubung Berbagai Permasalahan di Batam
link : DPD RI Berkomitmen Jadi Penghubung Berbagai Permasalahan di Batam

DPD RI Berkomitmen Jadi Penghubung Berbagai Permasalahan di Batam

Logo DPD RI

BATAM I KEJORANEWS.COM : Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkomitmen akan menjadi penghubung bagi permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan pemerintah pusat. Selasa, (19/11/2019)

Hal tersebut, disampaikan Wakil Ketua Komite I DPD RI, Abdul Kholik usai rapat dengar pendapat kerja Komite I DPD RI, Senin (18/11). Dihadiri oleh Wakil Wali Kota Batam, perwakilan BP Batam, dan pengurus Kadin Batam ini digelar di Kantor DPD RI di Jakarta.

DPD RI juga mengapresiasi dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tata kelola Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang sudah jauh lebih baik pasca pemberlakukan PP 62/2019 tentang Perubahan Kedua atas PP 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Terutama dalam hal tidak lagi adanya dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan Batam sebagaimana yang terjadi sebelumnya selama bertahun-tahun. Menurutnya ada beberapa hal yang harus dikedepankan untuk percepatan pembangunan Batam.

Diantaranya penguatan Sumber daya manusia; Penguatan ketahanan pangan, air, dan energi; Penguatan infrastruktur, Penguatan kapasitas kawasan, serta Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

Komite I DPD RI juga akan meminta pemerintah pusat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Batam yang mencakup tingkat pengangguran tinggi, tumpang tindih regulasi perizinan usaha, hengkangnya beberapa perusahaan asing dari Batam, adanya ketidakpastian berusaha, infrastruktur yang belum layak, serta percepatan pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam.

Humas/Andi