Ini 7 Tuntutan Nelayan HNSI kepada Pemda Anambas - Hallo sahabat Malaysia dan Sekitarnya, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Ini 7 Tuntutan Nelayan HNSI kepada Pemda Anambas, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Artis, Artikel Berita, Artikel Budaya, Artikel Kabar, Artikel Malaysia, Artikel Melayu, Artikel News, Artikel Politik, Artikel Ragam, Artikel Singapore, Artikel Singapura, Artikel Sosial, Artikel Terbaru, Artikel Terkini, Artikel Update, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Ini 7 Tuntutan Nelayan HNSI kepada Pemda Anambas
link : Ini 7 Tuntutan Nelayan HNSI kepada Pemda Anambas

Ini 7 Tuntutan Nelayan HNSI kepada Pemda Anambas

Nelayan HNSI Anambas saat Unjuk Rasa

ANAMBAS I KEJORANEWS.COM : Ratusan massa yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Anambas, yang melakukan unjuk rasa damai akhirnya menggelar dialog dengan bupati, wakil, sekda, PSDKP, jajaran OPD terkait serta DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA)di pasar ikan Kec. Siantan. Senin (22/1/2018).

Setelah berdialog ratusan nelayan bergerak ke kantor DPRD Kepulauan Anambas (KKA) guna memastikan keseriusan anggota legislatif dalam keluhan nelayan hari ini.

Sesuai penjelasan dari perwakilan legislatif bahwa pada tanggal 25 Januari nanti DPRD KKA segera melakukan rapat paripurna untuk bentuk Panitia Khusus (Pansus) ini serta melibatkan Nelayan KKA saat pembahasan.

7 tuntutan nelayan yang tergabung dalam HNSI Anambas yang disampaikan saat dialog adalah :

1. Menuntut DPRD Kabupaten kepulauan Anambas membentuk pansus atas pelanggaran wilayah tangkap kapal pukat, pengeboman, penggunaan putasium, dan evaluasi kinerja Dinas perikanan, pertanian, dan pangan pemerintah daerah KKA

2. Menuntut dinas, perikanan pertanian, dan pangan berdiri sendiri ( dinas perikanan)

3. Menuntut kebijakan pemerintah daerah untuk segera menetapkan Labuh sentral kapal pukat mayang.

4. Menuntut untuk menertibkan oknum yang ikut terlibat dalam pelanggaran wilayah tangkap, pengeboman dan putasium

5. Menuntut pemda kab. Kep. Anambas untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur sektor perikanan di kab. Kep. Anambas

6. Menolak kebijakan kementerian kelautan perikanan (kkp) yang akan mendatangkan ribuan nelayan luar di laut Natuna-Anambas tanpa memberdayakan nelayan kab. Kep. Anambas

7. Meminta pemerintah daerah kabupaten. Kep. Anambas untuk menyelesaikan tapal batas antara kab. Kep. Anambas dan kab. Natuna

Semoga apa yang menjadi permasalahan nelayan dapat cepat terselesaikan dan di respon dari pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif.

Lionardo