Home Stay, Implementasi Memberdayakan Desa Wisata - Hallo sahabat Malaysia dan Sekitarnya, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Home Stay, Implementasi Memberdayakan Desa Wisata, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel Budaya, Artikel Kabar, Artikel Malaysia, Artikel Melayu, Artikel News, Artikel Politik, Artikel Ragam, Artikel Sosial, Artikel Terbaru, Artikel Terkini, Artikel Update, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Home Stay, Implementasi Memberdayakan Desa Wisata
link : Home Stay, Implementasi Memberdayakan Desa Wisata

Home Stay, Implementasi Memberdayakan Desa Wisata

Tiga Ujung Tombak Program Kemenpar, Membangun “Sharing Economy” (2)

JAKARTA – Ibarat mobil, awal tahun 2017 ini Menpar Dr Ir Arief Yahya MSc sudah menginjak gas kencang dengan gigi lima. Terutama untuk membangun homestay desa wisata, di greaters, 10 top destinasi dan 10 top branding. Hingga 2019 nanti diharapkan menembus angka 100 ribu rumah wisata, dan tahun ini digenjot dengan 20 ribu yang sudah akan berdiri.

“Tahun 2018 nanti naik, menjadi 30.000 homestay, dan tahun 2019 sebanyak 50.000 unit. Sebagai quick win pada triwulan I tahun 2017 diharapkan sudah actions membangun 1.000 homestay melalui tim 10 Bali Baru yang diketuai Sdr Hiramsyah S Thaib,” sebut Menpar Arief Yahya, di Jakarta.

Filosofinya sama dengan Go Digital, sharing economy! Kemenpar sudah berhitung, jika mengandalkan pembangunan amenitas baru, hotel baru, standar internasional, bintang 4-5, akan membutuhkan waktu panjang. Dengan target 20 juta wisman di 2019, membutuhkan jumlah room capacity yang besar. Tidak mungkin bisa mengejar target wisman itu.

Solusinya, melibatkan masyarakat banyak untuk berbagi peran di bisnis akomodasi. Homestay atau rumah wisata adalah solusinya. Masyarakat membangun tempat penginapan yang menyatu dengan masyarakat, lokasinya di pemukiman masyarakat, atau dicluster di dekat kawasan Pariwisata dan masyarakat menjadi subjeknya. Mereka pemilik homestay, sehingga bisa merasakan dampak langsung pembangunan sector Pariwisata.

Tentu, ini juga dalam rangka mendukung percepatan pembangunan 10 destinasi prioritas sebagai ‘Bali Baru’ yakni; Danau Toba (Sumatera Utara); Tanjung Kelayang (Bangka Belitung); Tanjung Lesung (Banten); Kepulauan Seribu (DKI Jakarta); Candi Borobudur (Jawa Tengah); Bromo Tengger Semeru (JawaTimur); Mandalika (Lombok, NTB); Labuan Bajo (Flores, NTT); Wakatobi (Sulawesi Tenggara); dan Morotai (Maluku).

Ada yang mendefinisikan sharing economy itu sebagai ekonomi gotong royong, atau ekonomi kerakyatan. Tetapi Menteri Arief Yahya lebih sreg dengan sebutan economic sharing. Berbagi peran, melibatkan masyarakat, sekaligus menghidupkan peran community, sebagai unsur penting dalam pentahelix –Academician, Business, Community, Government, Media—sebagai subjek pariwisata. “Kami menggandeng semua Kementerian yang punya program dengan desa wisata,” jelas Arief Yahya.

Diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian BUMN, BTN dan OJK sebagai lembaga keuangan. “Ini harus Indonesia Incorporated, maju bersama. Pola bisnisnya sederhana, kredit Rp 150 juta, uang muka 1% atau Rp 1,5 juta, tenor 20 tahun dan bunga 5% fixed, tidak berubah-ubah,” kata dia.

Pria asal Banyuwangi ini berpegang pada asumsi World Bank, bahwa investasi di pariwisata itu akan menghasilkan multiplier effect hingga 170%. Jadi kalau berinvestasi USD 1 M, maka dampak ke masyarakat itu bisa sampai USD 1,7M, dan sustainable. Ini sejalah dengan isi rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo tentang Kebijakan Ekonomi Berkeadilan, Selasa, 31 Januari 2017, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

“Tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia sejak kemerdekaan adalah mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. “Kita harus terus perjuangkan," ucap Presiden Jokowi yang menegaskan kepada jajarannya agar kemakmuran harus dapat diwujudkan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” sebut Presiden Jokowi.

Mantan Gubernur DKI dan Walikota Solo ini mengingatkan tiga syarat pokok yang harus dipenuhi guna mewujudkan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. "Pertama, keberpihakan. Kedua usaha bersama dengan semangat persatuan dan semangat gotong royong. Ketiga agar mencapai kemakmuran yang berkeadilan harus bersifat inklusif tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, agama, ras maupun golongan," ucap Presiden.

Dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa gini ratio_Indonesia sejak tahun 2015 mengalami penurunan dari 0,41 menjadi 0,39. Namun demikian, dia meminta jajarannya untuk tidak berpuas diri dan tetap bersama-sama dengan pemerintah mengurangi angka ketimpangan di Tanah Air. "Ketimpangan ini masih perlu kita usahakan agar menjadi lebih baik," ucap Presiden Joko Widodo.

Rapat terbatas ini dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong.(*)