Menggunakan Uang Rakyat Melalui APBN Dan APBD Untuk Pilkada Malaka, Ketua PADMA Indonesia Ingatkan Jangan Alergi Dengan Wartawan. - Hallo sahabat Malaysia dan Sekitarnya, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Menggunakan Uang Rakyat Melalui APBN Dan APBD Untuk Pilkada Malaka, Ketua PADMA Indonesia Ingatkan Jangan Alergi Dengan Wartawan., kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Artis, Artikel Berita, Artikel Budaya, Artikel Kabar, Artikel Malaysia, Artikel Melayu, Artikel News, Artikel Politik, Artikel Ragam, Artikel Singapore, Artikel Singapura, Artikel Sosial, Artikel Terbaru, Artikel Terkini, Artikel Update, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Menggunakan Uang Rakyat Melalui APBN Dan APBD Untuk Pilkada Malaka, Ketua PADMA Indonesia Ingatkan Jangan Alergi Dengan Wartawan.
link : Menggunakan Uang Rakyat Melalui APBN Dan APBD Untuk Pilkada Malaka, Ketua PADMA Indonesia Ingatkan Jangan Alergi Dengan Wartawan.

Menggunakan Uang Rakyat Melalui APBN Dan APBD Untuk Pilkada Malaka, Ketua PADMA Indonesia Ingatkan Jangan Alergi Dengan Wartawan.

Gabriel Goa, Ketua PADMA Indonesia

MALAKA I KEJORANEWS.COM : Ketua Dewan Pembina PADMA INDONESIA dan Ketua KOMPAK INDONESIA Gabriel Goa kepada media, Kamis 26/9/24 menjelaskan, KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang menggunakan uang rakyat melalui APBN dan APBD wajib melibatkan Pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

KPU bukan Perusahaan Swasta tetapi lembaga publik wajib berkolaborasi dengan semua stakeholder termasuk Pers. Jika KPU Malaka alergi dengan Pers maka mereka tidak pantas menjadi Penyelenggara Pemilu khususnya Pilkada Serentak 27 November 2024, jelas Gabriel

Publikasi Pers yang taat pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik justru sangat dibutuhkan rakyat terkait aktivitas KPU Malaka.

Terpanggil nurani untuk mendukung terselenggaranya Pilkada Serentak yang demokratis dan transparansi dari Penyelenggara dan Pengawas Pemilu yang dibiayai oleh APBN dan APBD maka kami dari Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) dan KOMPAK INDONESIA(Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia).

Pertama, "Mendesak KPU Malaka untuk tidak menghalang-halangi tugas Pers salah satu pilar demokrasi dalam mendapatkan informasi dan data terkait Pilkada Serentak 27 November 2024,"

Kedua, "Mendesak Pers dan Penggiat Anti Korupsi untuk mengawasi penggunaan anggaran penyelenggaraan Pilkada dan Pengawasan Pilkada agar tidak dikorupsi.

Ketiga, "Mengajak solidaritas rakyat Pemilih di Malaka untuk berperan aktif mengawasi Penyelenggara dan Pengawas Pilkada langsung dan serentak 27 November 2024 agar tidak terjebak praktek Kolusi dan Korupsi," terang Gabrel.

(JM)