ALARM Surati Menteri KKP, Sakti Trenggono terkait Perikanan Industri di Kepri - Hallo sahabat Malaysia dan Sekitarnya, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul ALARM Surati Menteri KKP, Sakti Trenggono terkait Perikanan Industri di Kepri, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Artis, Artikel Berita, Artikel Budaya, Artikel Kabar, Artikel Malaysia, Artikel Melayu, Artikel News, Artikel Politik, Artikel Ragam, Artikel Singapore, Artikel Singapura, Artikel Sosial, Artikel Terbaru, Artikel Terkini, Artikel Update, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : ALARM Surati Menteri KKP, Sakti Trenggono terkait Perikanan Industri di Kepri
link : ALARM Surati Menteri KKP, Sakti Trenggono terkait Perikanan Industri di Kepri

ALARM Surati Menteri KKP, Sakti Trenggono terkait Perikanan Industri di Kepri

Abdul razak dan Suandi-

JAKARTA I KEJORANEWS.COM : Tampak semakin meningkatkan ekskalasi kegiatannya dalam membesut isu perikanan tangkap Kepri. Tak tanggung - tanggung, dua petinggi ALARM diutus untuk memastikan surat alarm sampai di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan Kepri.

Adalah Panglima Melayu ALARM INDONESIA Abdul Razak dan Bendahara Umum, Suandi, di utus untuk menyampaikan surat secara langsung ke gedung kementrian. Tepat hari ini, 26/07/2022 surat tersebut dipastikan mendarat di gedung KKP.

" Isi surat lebih kurang kita memperkenalkan diri kepada bapak menteri bahwa ada ALIANSI ALARM INDONESIA atau lebih dikenal dengan nama ALARM. Kami sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU-0006910. AH. 01.07.TAHUN 2022. Jadi bukan Aliansi yang bergerak tanpa badan hukum. " buka Antoni, ketua ALARM dengan serius.

" Lebih lanjutnya, kami mempertanyakan tentang transparansi kuota 400.000 ton Perikanan industri di Natuna Utara. Perpres RZ KAW ( Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah) . Blok U 8 sudah di tetapkan sebagai zona penangkapan ikan. Tetapi klausul pembongkaran di tempat beroperasi masih tanda tanya besar bagi kami di Kepri. " demikian Antoni membuka isi surat ALARM.

Menurut Antoni, pelabuhan bongkar adalah kendala tersendiri di Kepri yang harusnya dipecahkan sebelum Perpres RZ KAW disahkan.

" Dari awal kami sudah deteksi pelabuhan pembongkaran akan jadi masalah. Dua pelabuhan Perikanan di Batam jelas milik swasta. Opsi pertama swasta jelas keuntungan korporasi terlebih dahulu. Yang lain, belum tentu visi misinya sejalan dengan pemerintah. Belum tentu juga mendukung Perikanan terukur. Bahkan kami berpikir, jika tidak bisa membantu peningkatan ekonomi sektor nelayan industri di Kepri lebih bagus di cabut saja status pelabuhan Perikanan nya. Buktinya, pelabuhan Perikanan di operasikan sebagai pabrik styrofoam. Kan jelas menyalahi peruntukan. " beber Antoni.

Sebagai solusinya, menurut Antoni langkah yang dilakukan adalah ALARM INDONESIA akan membentuk FGD ( Focus Group Discussion). ALARM akan mengundang tokoh - tokoh di Kepri, termasuk pemerintah dan KKP untuk duduk bersama merumuskan hal - hal yang mampu mendukung pengembangan dan peningkatan ekonomi Kepri di bidang Perikanan tangkap ijin pusat.

" Ini kami tuangkan dalam surat kami kepada Menteri Sakti Trenggono. Tembusannya kepada Gubernur Kepri, Ketua Komisi II DPRD Kepri, tokoh - tokoh penting di Kepri dan pihak - pihak yang dianggap perlu. Rencana kami awal Agustus, FGD sudah mulai di inisiasi. Mohon dukungan dari seluruh masyarakat Kepri, dan ini perlu digarisbawahi, bahwa apa yang ALARM INDONESIA lakukan ini adalah demi Kepri. Terimakasih! " tukas Antoni menutup pembicaraan.

( CR/ Arifin )