Unras Aliansi Serikat Buruh Batam, Menolak Omnibus Law dan Nuntut Kenaikan UMK - Hallo sahabat Malaysia dan Sekitarnya, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Unras Aliansi Serikat Buruh Batam, Menolak Omnibus Law dan Nuntut Kenaikan UMK, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Artis, Artikel Berita, Artikel Budaya, Artikel Kabar, Artikel Malaysia, Artikel Melayu, Artikel News, Artikel Politik, Artikel Ragam, Artikel Singapore, Artikel Singapura, Artikel Sosial, Artikel Terbaru, Artikel Terkini, Artikel Update, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Unras Aliansi Serikat Buruh Batam, Menolak Omnibus Law dan Nuntut Kenaikan UMK
link : Unras Aliansi Serikat Buruh Batam, Menolak Omnibus Law dan Nuntut Kenaikan UMK

Unras Aliansi Serikat Buruh Batam, Menolak Omnibus Law dan Nuntut Kenaikan UMK

Long March Buruh Pekerja Batam

BATAM I KEJORANEWS.COM :Ratusan buruh dan pekerja tergabung dalam aliansi buruh kota Batam, menggelar aksi Unjuk rasa (Unras) damai menuntut atas diundangkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK). Selasa, (10/11/2020)

Di lokasi Unras, Ketua Konsulat Cabang Fedrasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam, Alfitoni menyampaikan bahwa aksi yang sudah tidak terhitung berapa kalinya di gelar, terkait penolakkan atas diundangkannya Omnibuslaw UU Cipta Kerja No.11 2020, dan juga menuntut pemerintah Batam khususnya dan Provinsi tentunya men SK kan kenaikan UMK Batam 2021.

"Hari ini, kita turun bersama aliansi serikat buruh Batam. Dimana sampai saat ini pemerintah belum juga membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja," teranganya bersama buruh/pekerja dari Kawasan industri Tanjung Uncang, Bintang Industri, Muka Kuning, Batu Ampar, Kabil, di Depan gedung Graha Kepri, Batam Centre - Batam.

Beikut Video Aksi Unras Damai Buruh/Pekerja Batam:

Ia menjelaskan, aksi ini tujuannya adalah meminta pemerintah pertimbangkan kembali Perpu UU Cipta Kerja yang sudah ditanda tangani. Dan perkembangannya sejauh ini di MK lagi berjalan uji materinya, karena ada beberapa sangat formil bahkan immateril yang tidak terpenuhi.

"Makanya kita minta uji materi ke MK terkait UU cipta kerja tersebut. Dan langkah yang kita lakukan adalah judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan semalam legislatif review ke DPR RI," ungkapnya.

Langkah kedepan, lanjutnya akan ada aksi - aksi yang bergelombang, terkait penolakkan Omnibus Law, dan tentunya kenaikkan UMK yang akan di ketok 20 November 2020 paling lambat, bila tidak mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kenaikkan upah tersebut.

"Dari serikat buruh kita sepakat bahwa naiknya UMK sama seperti tahun lalu sebesar 8,51%. Kita juga disini menunggu hasil rapat oleh BPK yang akan di rekomendasikan Walikota untuk menyurati Gubernur untuk di SK kan," jelasnya.

"Apabila tidak juga merekomendasikan kenaikan nilai UMK, kemungkinan buruh akan mengambil langkah yang lebih masif dari aksi-aksi ini. Karena di masa pandemi ini mungkin dibilang pengusaha terdampak tapi kami pun juga terdampak," tutup Alfitoni

Andi Pratama