Pegawai Pemko Batam Teken Pernyataan Netralitas Pilkada 2020 - Hallo sahabat Malaysia dan Sekitarnya, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Pegawai Pemko Batam Teken Pernyataan Netralitas Pilkada 2020, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Artis, Artikel Berita, Artikel Budaya, Artikel Kabar, Artikel Malaysia, Artikel Melayu, Artikel News, Artikel Politik, Artikel Ragam, Artikel Singapore, Artikel Singapura, Artikel Sosial, Artikel Terbaru, Artikel Terkini, Artikel Update, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Pegawai Pemko Batam Teken Pernyataan Netralitas Pilkada 2020
link : Pegawai Pemko Batam Teken Pernyataan Netralitas Pilkada 2020

Pegawai Pemko Batam Teken Pernyataan Netralitas Pilkada 2020

Penandatanganan Netralitas

BATAM I KEJORANEWS.COM :Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah kota (Pemko) Batam menandatangani pernyataan netralitas Pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pernyataan tersebut salah satu komitmen bahwa tidak akan mendukung salah satu pasangan calon yang akan bertarung pada Desember 2020 mendatang. Senin, (19/10/2020)

Hal tersebut, sehubungan Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Komisi ASN dan Bawaslu telah menyiapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Pada kegiatan tersebut, Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum mengatakan netralitas ASN menjadi kunci keberhasilan Pilkada. Karena itu baik pemerintah pusat ataupun daerah memiliki peran penting untuk menjaga serta melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN.

"Dalam aturan yang ada, ASN memang tidak boleh memihak kepada salah satu calon yang akan mengikuti Pilkada," katanya di Dataran Engku Putri, Batam Centre - Batam.

Pjs Wako Batam berharap bisa dijalankan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemko Batam. Sebab sudah ada sanksi yang sudah diatur dalam undang-undang. Jangan sampai ada ASN yang dikenakan sanksi karena melanggar aturan ini.

"Setiap Kecamatan ada tim Bawaslu yang memantau. Jadi jika ada rekomendasi dari Bawaslu nanti akan langsung dikirim ke KASN, sehingga nanti KASN yang akan memutuskan seperti apa sanksinya," terangnya.

Untuk itu, pihaknya juga akan memasang spanduk di setiap dinas. Hal itu sebagai salah satu bentuk sosialisasi bahwa ASN memang harus benar-benar netralitas. Meskipun memiliki hak pilih tapi tetap tidak boleh menyatakan dukungan secara terang-terangan.

Andi Pratama