GML Minta APBD Transparan dan Tindak Lanjut Masalah Hukum

GML Minta APBD Transparan dan Tindak Lanjut Masalah Hukum - Hallo sahabat Malaysia dan Sekitarnya, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul GML Minta APBD Transparan dan Tindak Lanjut Masalah Hukum, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Artis, Artikel Berita, Artikel Budaya, Artikel Kabar, Artikel Malaysia, Artikel Melayu, Artikel News, Artikel Politik, Artikel Ragam, Artikel Singapore, Artikel Singapura, Artikel Sosial, Artikel Terbaru, Artikel Terkini, Artikel Update, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : GML Minta APBD Transparan dan Tindak Lanjut Masalah Hukum
link : GML Minta APBD Transparan dan Tindak Lanjut Masalah Hukum

Baca juga


GML Minta APBD Transparan dan Tindak Lanjut Masalah Hukum

GML saat Aksi Damai -
LAMPUNG UTARA I KEJORANEWS.COM : Menuntut DPRD dan Bupati Kabupaten Lampung Utara (Lampura) transparan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Dewan Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) Gema Masyarakat Lokal (GML) Lampura melakukan aksi damai ke Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara, Senin (16/03/2020) sekitar pukul 10:00 WIB.

Aksi damai GML diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD 1,2, dan 3, yakni  Madri Daud, SE.,MH, H. Dedi Sumirat, dan Joni Saputra, serta sejumlah anggota DPRD Lampura, mereka diantaranya adalah Hj. Dewi Murni, S.Ag.,MM dari Fraksi Nasdem, dan H. Saleh Hamdan, BA dari Fraksi Golkar, di ruang rapat Sekretariat DPRD.
Pertemuan dgn DPRD 

Di hadapan para wakil rakyat itu, perwakilan GML, Rusdi Efendi Ketua GML yang didampingi Sekjend GML Usman, dan  Korlap Ikal Kumaini, selain masalah ketransparanan APBD yang dituntut kepada DPRD dan Bupati, mereka juga meminta agar Bupati mengawasi pembangunan yang menggunakan dana desa.

Tidak hanya itu, di hadapan wakil rakyat ini, mereka juga turut menyampaikan bahwa mereka juga meminta Kejaksaan Negeri Lampung Utara menindaklanjuti laporan mereka dan menegakkan hukum secara tegas dan transparan, mendesak Polsek Tanjung Raja dan Polres Lampung Utara untuk menindaklanjuti laporan mereka terkait dugaan illegal logging dalam laporan mereka per  tanggal 16 Desember 2019,

Dalam Aksi Damai tersebut turut didampingi oleh Polres Lampung Utara, Sat Pol-PP Lampung Utara, dan Dinas yang berkaitan dengan aksi damai tersebut.

(Edian)


GML Minta APBD Transparan dan Tindak Lanjut Masalah Hukum

Sekianlah artikel GML Minta APBD Transparan dan Tindak Lanjut Masalah Hukum kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Sudah dibaca GML Minta APBD Transparan dan Tindak Lanjut Masalah Hukum linknya https://malaysiadansekitarnya.blogspot.com/2020/03/gml-minta-apbd-transparan-dan-tindak.html

Subscribe to receive free email updates:

Related Posts :

0 Response to "GML Minta APBD Transparan dan Tindak Lanjut Masalah Hukum"

Posting Komentar