HNSI Anambas Imbau Nelayan Hadir di Kantor DPRD Anambas - Hallo sahabat Malaysia dan Sekitarnya, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul HNSI Anambas Imbau Nelayan Hadir di Kantor DPRD Anambas, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Artis, Artikel Berita, Artikel Budaya, Artikel Kabar, Artikel Malaysia, Artikel Melayu, Artikel News, Artikel Politik, Artikel Ragam, Artikel Singapore, Artikel Singapura, Artikel Sosial, Artikel Terbaru, Artikel Terkini, Artikel Update, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : HNSI Anambas Imbau Nelayan Hadir di Kantor DPRD Anambas
link : HNSI Anambas Imbau Nelayan Hadir di Kantor DPRD Anambas

HNSI Anambas Imbau Nelayan Hadir di Kantor DPRD Anambas

Aksi Damai Nelayan Anambas -

ANAMBAS I KEJORANEWS.COM : Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) mengajak seluruh nelayan dan masyarakat menyampaikan aspirasi terkait rencana pemerintah memobilisasi nelayan Pantai Utara (Pantura) Jawa di Laut Natuna Utara.

"Kami mengimbau seluruh nelayan dan masyarakat untuk bersama-sama hadir dan bergabung di gedung DPRD KKA pada hari Kamis, 6 Februari 2020 pukul 10.00 WIB untuk menyampaikan sikap penolakan kapal Pantura dengan alat tangkap ikan cantrang," kata Dedi Syahputra sekretaris HNSI KKA melalui sambungan telepon, Senin (3/2/2020).

Dedi mengatakan, audiensi dengan DPRD KKA tersebut untuk memperjuangkan akan nasib nelayan dan perekonomian masyarakat yang bergerak di perikanan.

"Kami meminta pemerintah eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama menyatakan penolakan atas rencana tersebut," ungkap Dedi.

Lanjut dia menjelaskan bahwa alat penangkapan ikan cantrang adalah alat tangkap yang merusak sumber daya ikan.

"Jelas cantrang itu merusak ekosistem laut atau sumber daya ikan. Ini bukan hanya mengancam keberlangsungan hidup nelayan tetapi juga anak dan cucu mendatang," sebutnya.

Selain itu, Dedi juga menambahkan pada kesempatan tersebut pihaknya juga akan mempertanyakan rekomendasi panitia khusus (pansus) DPRD KKA tentang nelayan.

"Sudah hampir 2 tahun rekomendasi pansus DPRD tentang nelayan, akan tetapi pemerintah daerah terkesan mengabaikannya, padahal rekomendasi pansus tersebut mengakomodir tuntutan-tuntutan nelayan," jelasnya.

Sebelumnya, pada 22 Januari 2018 HNSI KKA bersama nelayan menggelar aksi di pasar Ikan Kecamatan Siantan dan dilanjutkan di gedung DPRD KKA terkait persoalan nelayan.

Salah satu tuntutan nelayan saat itu, menolak keberadaan kapal-kapal diatas 30 Gross Tonnage (GT) dengan alat penangkapan ikan pursen seine yang sering melakukan pelanggaran zona tangkap.

Untuk menyikapi tuntutan nelayan, DPRD KKA menyetujui untuk membentuk panitia khusus.

( Ardian)