Judul : Komisi IV DPRD Kepri, Pengembangan Kebudayaan Tanggung Jawab Bersama
link : Komisi IV DPRD Kepri, Pengembangan Kebudayaan Tanggung Jawab Bersama
Komisi IV DPRD Kepri, Pengembangan Kebudayaan Tanggung Jawab Bersama
 |
| Tari Zapin Dimeriahkan oleh Peserta Didik |
BATAM I KEJORANEWS.COM : Kebudayaan merupakan jati diri bangsa yang merupakan pilar dasar dalam pembangunan di Indonesia. Dan menjadi isu strategis karena kebudayaan adalah pondasi utama sebuah bangsa. Sabtu, (16/11/2019)
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV, Sirajudin saat memberika sambutan dalam acara pembukaan Rapat koordinasi dan evaluasi bidang kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Sesuai dengan moto Provinsi Kepulauan Riau Bunda Tanah Melayu, menurutnya hal tersebut sudah menggabarkan bahwa di Kepulauan Riau menjadikan budaya sebagai pilar utama pembangunan. Untuk menjadikan hal tersebut lebih fokus, maka Pemprov Kepri telah memisahkan antara Dinas Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan.
Pengembangan kebudayaan di Kepri bukan hanya tanggung jawab dinas terkait melainkan tanggung jawab semua pihak, termasuk juga pelaku budaya di Kepri. "Oleh sebab itu kita pisahkan dinasnya agar lebih fokus dalam pengembangannya,” ungkap Anggota DPRD Kepri, di Hotel Sahid, Batam Centre - Batam.
Lanjut, Sirajudin mengatakan budaya melayu merupakan salah satu budaya yang harus menjadi prioritas negara dalam pembangunan. Karena dari budaya melayu merupakan asal muasal bahasa Indonesia yang saat ini menjadi bahasa nasional bangsa Indonesia.
“Pemerintah tidak boleh melupakan hal ini, dari sini (budaya melayu) bahasa Indonesia itu ada. Maka seharusnya kita bangga akan hal itu dan pemerintah pun harus lebih memperhatikan pengembangan kebudayaan di Kepri ini
Ia berharap kedepan bisa dilakukan Rakor yang lebih besar lagi, dan dihadiri oleh semua pelaku budaya seperti budayawan, seniman dan lain-lain. “Jadi ke depan kita perlu libatkan semuanya, tidak hanya pemerintah yang mengikuti rapat, namun semua pelaku budayawan, stakeholder terkait," tutup Komisi IV DPRD Kepri.
Sesuai dengan moto Provinsi Kepulauan Riau Bunda Tanah Melayu, menurutnya hal tersebut sudah menggabarkan bahwa di Kepulauan Riau menjadikan budaya sebagai pilar utama pembangunan. Untuk menjadikan hal tersebut lebih fokus, maka Pemprov Kepri telah memisahkan antara Dinas Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan.
Pengembangan kebudayaan di Kepri bukan hanya tanggung jawab dinas terkait melainkan tanggung jawab semua pihak, termasuk juga pelaku budaya di Kepri. "Oleh sebab itu kita pisahkan dinasnya agar lebih fokus dalam pengembangannya,” ungkap Anggota DPRD Kepri, di Hotel Sahid, Batam Centre - Batam.
Lanjut, Sirajudin mengatakan budaya melayu merupakan salah satu budaya yang harus menjadi prioritas negara dalam pembangunan. Karena dari budaya melayu merupakan asal muasal bahasa Indonesia yang saat ini menjadi bahasa nasional bangsa Indonesia.
“Pemerintah tidak boleh melupakan hal ini, dari sini (budaya melayu) bahasa Indonesia itu ada. Maka seharusnya kita bangga akan hal itu dan pemerintah pun harus lebih memperhatikan pengembangan kebudayaan di Kepri ini
Ia berharap kedepan bisa dilakukan Rakor yang lebih besar lagi, dan dihadiri oleh semua pelaku budaya seperti budayawan, seniman dan lain-lain. “Jadi ke depan kita perlu libatkan semuanya, tidak hanya pemerintah yang mengikuti rapat, namun semua pelaku budayawan, stakeholder terkait," tutup Komisi IV DPRD Kepri.
Andi Pratama
Komisi IV DPRD Kepri, Pengembangan Kebudayaan Tanggung Jawab Bersama
Sekianlah artikel Komisi IV DPRD Kepri, Pengembangan Kebudayaan Tanggung Jawab Bersama kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Sudah dibaca Komisi IV DPRD Kepri, Pengembangan Kebudayaan Tanggung Jawab Bersama linknya https://malaysiadansekitarnya.blogspot.com/2019/11/komisi-iv-dprd-kepri-pengembangan.html
0 Response to "Komisi IV DPRD Kepri, Pengembangan Kebudayaan Tanggung Jawab Bersama"
Posting Komentar