Dinilai Diskriminasi, Organisasi PWA dan IJA Kritik Tindakan Pemda - Hallo sahabat Malaysia dan Sekitarnya, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Dinilai Diskriminasi, Organisasi PWA dan IJA Kritik Tindakan Pemda, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Artis, Artikel Berita, Artikel Budaya, Artikel Kabar, Artikel Malaysia, Artikel Melayu, Artikel News, Artikel Politik, Artikel Ragam, Artikel Singapore, Artikel Singapura, Artikel Sosial, Artikel Terbaru, Artikel Terkini, Artikel Update, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Dinilai Diskriminasi, Organisasi PWA dan IJA Kritik Tindakan Pemda
link : Dinilai Diskriminasi, Organisasi PWA dan IJA Kritik Tindakan Pemda

Dinilai Diskriminasi, Organisasi PWA dan IJA Kritik Tindakan Pemda

Fitra Jadi dan Asril Masbah -

ANAMBAS I KEJORANEWS.COM : Jurnalis atau wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Anambas (PWA) dan Ikatan Jurnalis Anambas (IJA) menyayangkan sikap Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) yang dinilai tebang pilih dalam melibatkan organisasi wartawan dalam setiap agenda Pemda di Anambas.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Fitra Hadi selaku pendiri IJA yang sangat menyayangkan sikap Pemda KKA yang terkesan pilih kasih dalam setiap agenda peluang hanya melibatkan organisasi tertentu.

" Saya sangat menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terkesan pilih kasih dalam setiap agenda pemerintah daerah yang hanya melibatkan organisasi tertentu", ungkapnya dengan rasa kecewa, Kamis (21/11/2019).

Fitra juga mengatakan bahwa wartawan yang di Anambas tidak semuanya bergabung di Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

"Di Anambas masih ada organisasi profesi Wartawan selain PWI diantaranya Persatuan Wartawan Anambas (PWA) dan Ikatan Jurnalis Anambas (IJA), " Kata Fitra.

Diketahui bahwa organisasi profesi wartawan PWA dan IJA merupakan organisasi yang didirikan dan berdomisili di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Selain itu menurut Fitra, jurnalis lokal merupakan media yang seratus persen memuat konten lokal di KKA.

"Seharusnya, pemerintah daerah juga menggandeng dua organisasi lokal yakni PWA dan IJA. Saya harap untuk ke depannya pemerintah daerah dapat merangkul semua elemen dan organisasi yang ada khususnya organisasi Jurnalis lokal", harapnya.

Sementara itu Asril Masbah juga menegaskan bahwa untuk pengurus organisasi wartawan yang ada di Anambas tidak banyak yang bersetifikasi UKW Utama.

" Hanya PWA dan IJA saja yang pengurusnya bersertifikasi UKW UTAMA, selainnya belum, " tegasnya.

( Ardian)