Pembangunan Jalan SP 1 dan 2 Diharapkan Terwujud - Hallo sahabat Malaysia dan Sekitarnya, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Pembangunan Jalan SP 1 dan 2 Diharapkan Terwujud, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Artis, Artikel Berita, Artikel Budaya, Artikel Kabar, Artikel Malaysia, Artikel Melayu, Artikel News, Artikel Politik, Artikel Ragam, Artikel Singapore, Artikel Singapura, Artikel Sosial, Artikel Terbaru, Artikel Terkini, Artikel Update, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Pembangunan Jalan SP 1 dan 2 Diharapkan Terwujud
link : Pembangunan Jalan SP 1 dan 2 Diharapkan Terwujud

Pembangunan Jalan SP 1 dan 2 Diharapkan Terwujud

Jalan SP 1 Terlihat Keropos

ANAMBAS I KEJORANEWS.COM : Sesuai nota keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas KKA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KKA yang ditandatangani bersama, pada tahun jamak 2019 jalan Selayang Pandang I dan selayang Pandang II rencananya akan direhab dan dibangun dengan anggaran Rp 5 miliar. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Anambas Abdul Haris,S.H saat sidang paripurna di DPRD Anambas Rabu (28/11/2018).

Untuk itu dalam penyampaian kepada dewan, ia meminta agar anggarannya tidak dipangkas oleh DPRD Anambas, karena menurutnya pembangunan dan rehap jalan SP 1 dan SP2 tersebut sangat dinantikan masyarakat.

" Jalan Selayang Pandang 1 sudah banyak yang keropos, kita meminta kepada Dinas PUPR Anambas untuk merehabnya. Untuk jalan selayang pandang II adalah proyek strategisnya Provinsi Kepri, sebagaimana pidatonya Gubernur pada Ulang Tahun Provinsi Kepulauan Riau 2018," terang Bupati.

Namun terkait Pembangunan jalan SP 2 itu, Rocky H. Sinaga anggota DPRD Anambas di rapat paripurna mempertanyakan komitmen dari Provinsi jika memang menjadi proyek strategisnya, karena menurut Rocky tentang bantuan keuangan dari provinsi untuk multiyeras SP II di nota keuangan tahun jamak pasal 2 ayat 2 masih belum pasti karena dasar hukumnya surat resmi dari gubernur belum ada.

Lionardo