Kebijakan Gubernur Kepri yang Menghentikan Taksi Online Dinilai Tidak tepat - Hallo sahabat Malaysia dan Sekitarnya, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Kebijakan Gubernur Kepri yang Menghentikan Taksi Online Dinilai Tidak tepat, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Artis, Artikel Berita, Artikel Budaya, Artikel Kabar, Artikel Malaysia, Artikel Melayu, Artikel News, Artikel Politik, Artikel Ragam, Artikel Singapore, Artikel Singapura, Artikel Sosial, Artikel Terbaru, Artikel Terkini, Artikel Update, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Kebijakan Gubernur Kepri yang Menghentikan Taksi Online Dinilai Tidak tepat
link : Kebijakan Gubernur Kepri yang Menghentikan Taksi Online Dinilai Tidak tepat

Kebijakan Gubernur Kepri yang Menghentikan Taksi Online Dinilai Tidak tepat

BATAM I KEJORANEWS.COM : Penyetopan operasional taksi online oleh Gubernur Kepri dinilai tidak tepat dan terkesan ada pilih kasih. Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Batam, Jeffry K. Simanjuntak menanggapi kebijakan gubernur terkait permasalahan taksi di Kota Batam. Senin (7/8/17).

Jeffry mengaku bukan memihak pada taksi online atau taksi resmi alias taksi konvensional, tetapi menurutnya keberadaan taksi online yang berbasis aplikasi, lebih murah, aman dan nyaman.

" Mereka taksi online yang berbasis aplikasi, lebih murah, aman dan nyaman, karena taksinya yang masih baru dan telah mengalami peremajaan, keberadaannya ini menguntungkan masyarakat batam," jelasnya.

Selain itu sejumlah kota-kota besar di indonesia seperti Jakarta, Surabaya dan Bandung telah menerapkan taksi online.

"Ada baiknya aga Dinas Perhubungan dan kepolisian melakukan bimbingan teknis, ke daerah yang sudah menggunakan aplikasi online seperti di jakarta, surabaya, bandung untuk belajar apa kendalanya. Kota-kota itu semua sudah menerapkan taksi online " ujarnya.

Di sisi lain menurut Jeffry, taksi resmi plat kuning selama ini masih banyak yang tidak melaksanakan ketentuan dari pemerintah daerah, seperti penggunaan larangan kaca hitam, dan masih ada yang belum melakukan peremajaan taksi mereka.

" Mereka dilarang pakai kaca hitam tapi masih ada yang melanggarnya, peremajaan mobil mereka juga belum semua melakukannya," urainya.

Legislator asal Partai Kebangkitan Bangsa ini mengaku menyayangkan sikap Gubernur Kepri yang melarang taksi online beroperasi, padahal menurutnya, negara maju itu semua sudah berbasis online dan ia juga menginginkan Batam menjadi kota yang maju.

Rdk