PTT dan GTT Menumpuk di Kota Wabup: Yang Lajang Ditempatkan di Pulau - Hallo sahabat Malaysia dan Sekitarnya, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul PTT dan GTT Menumpuk di Kota Wabup: Yang Lajang Ditempatkan di Pulau, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Artis, Artikel Berita, Artikel Budaya, Artikel Kabar, Artikel Malaysia, Artikel Melayu, Artikel News, Artikel Politik, Artikel Ragam, Artikel Singapore, Artikel Singapura, Artikel Sosial, Artikel Terbaru, Artikel Terkini, Artikel Update, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : PTT dan GTT Menumpuk di Kota Wabup: Yang Lajang Ditempatkan di Pulau
link : PTT dan GTT Menumpuk di Kota Wabup: Yang Lajang Ditempatkan di Pulau

PTT dan GTT Menumpuk di Kota Wabup: Yang Lajang Ditempatkan di Pulau

NATUNA I KEJORANEWS.COM : Sebanyak 1978 orang PTT dan GTT di lingkungan Pemda Natuna telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan kerja. Sayangnya, dari ribuan orang tenaga honor tersebut, mayoritas memilih bertugas di pulau bunguran sebagai induk kabupaten. Padahal , tenaga mereka sangat dibutuhkan di kecamatan dan desa yang berada di luar pulau bunguran, khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan.

Masalah tersebut diutarakan oleh Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti, saat menghadiri kegiatan penyerahan SK PTT dan GTT di kelurahan sedanau belum lama ini. Rabu (12/4).

" sudah di berikan SK malah jarang masuk kantor, ditempatkan di Kecamatan lain juga tak mau, maunya semua menumpuk di kota." Ungkap ngesti.

Ketika ditanya, lanjut ngesti, Alasannya bervariasi, salah satunya karena tidak mau berpisah dari pasangannya.

"Kalau gitu Nanti yang masih lajang kita tempatkan saja di pulau-pulau biar ga ada alasan lagi." Ujar ngesti sambil tersenyum.

Selain masalah tersebut, Wabup juga mengakui sebelumnya banyak terjadi manipulasi data pegawai tidak tetap dan pegawai kontrak. Manipulasi ini menyebabkan pembengkakan pada pengeluaran belanja pegawai, sehingga guna menghindari terulang hal tersebut dan agar tertib administrasi, pemkab melalui Badan Kepegawaian Dan Pelatihan Daerah (BKPD) menerapkan verivikasi data pegwai tidak tetap.

“Kita tak mau kecolongan, dengan adanya tenaga PTT dan GTT fiktif, makanya saya minta BKPD untuk melakukan verivikasi, baru kita berikan SK, dan PTT maupun GTT harus menunjukan data diri kepada BKPD untuk diverivikasi,” jelas Ngesti.

Adw